Memberi kritik itu halal, memberi kritik plus solusi itu halalan thayyiban. Kritik kok asal serang aja?


Beberapa waktu yang lalu sebuah stasiun TV, being what it is, kembali menayangkan acara diskusi-debat-provokasi berkedok klub pengacara. Beberapa waktu memang acara itu saya akui menarik, terlebih kalau bahasannya seksi dan mendatangkan Bapak Mafhud M.D. yang selalu dapat menjadi yang terwaras di situ. Tapi kemarin nggak ada Pak Mafhud, isunya juga nggak hot-hot amat, tapi ada satu hal yang unik.

Waktu itu pembahasannya adalah soal konten-konten sosial media yang sudah banyak mengampanyekan paslon capres-cawapres 2019 padahal sekarang belum waktunya kampanye. Isu yang biasa kan di tahun politik dan era digital ini? Curi start kampanye ya biasa memang sering terjadi. Kalau tentang sosmed, sudah beberapa kali acara ini membahasnya sampai jenuh. Apalagi kualitas netizen kita yang harus dibuat gerakan #2019gantinetizen, ya isu ini sudah biasa.

Tapi yang saya mau bahas adalah salah satu pembicara. Duduk di ujung kanan, seorang pembela kemanusiaan, Ibu Ratna Sarumpaet, yang berapi-api menyatakan betapa rusaknya negeri ini akibat rezim yang salah. Beliau melontarkan berbagai kritik karena—aku beliau—memang tugas beliau untuk selalu mengkritik pemimpin, siapapun itu. Saya rasa Bu Ratna adalah penggambaran ultimate perempuan dalam kisah-kisah romansa alay anak muda jaman now di mana laki-laki selalu salah di mata perempuan. Lah siapa lelakinya? Ya jelas Pak Jokowi, Kan semua salah Jokowi!1!1

Saya nggak akan membahas bagaimana Bu Ratna tidak bisa memberi bukti lebih kuat untuk meng-counter smash kepret Abu Janda soal hoaks-hoaks yang beredar di sosmed, atau bagaimana beliau kena shoot manja tapi maut dari Karni Ilyas karena tidak bisa membawa bukti atas klaim yang beliau lontarkan. Saya juga nggak akan membahas bagaimana sikap beliau yang meng-“aku-kamu”-kan pembicara lain dalam forum yang disaksikan puluhan juta masyarakat Indonesia—yang menurut saya—sangat mengganggu dalam etika berdiskusi intelektual. Yang akan saya bahas adalah pernyataan beliau yang terlontar setelah beliau dituding hanya memberi kritik-kritik tanpa ikut membantu menyelesaikan. Pernyataannya kira-kira begini: “tugas oposisi itu memberi kritik, untuk kemudian dicari solusinya oleh pemerintah.”

Pernyataan ini membuat saya bingung seperti habis ditinggal gebetan tanpa alasan yang jelas. Pertama, awal-awalnya Bu Ratna ini bilang kalau beliau akan mengkritik rezim siapapun pemimpinnya. Waktu dengar ini, wuih saya salut. Karena itu membuat saya mengira Bu Ratna ini netral dalam mengekspos permasalahan negeri. Berarti waktu mencak-mencak di danau Toba kemarin dan sekarang mati-matian memperjuangkan rakyat Lombok, beliau benar-benar murni sebagai pejuang kemanusiaan tanpa identitas politik. Di negeri dengan beberapa catatan pelanggaran HAM di masa lalu, saya rasa Indonesia butuh sosok yang berani menyuarakannya. Besok 2019 siapapun presidennya, mau Rocky Gerung mau Cak Imin sampai admin Mak Lambe Turah pun akan beliau kritik habis-habisan juga berarti, ya to? Lah kok kemudian beliau secara tidak langsung (eh langsung atau tidak, ya?) menyatakan diri sebagai oposisi yang bertugas mengkritik. Berarti kritiknya selama ini karena peran beliau sebagai oposisi? Lah besok kalau Om Bowo yang jadi presiden, tetap dikritik nggak? Kalau nggak dikritik, berarti beliau meminum ludah sendiri. Kalau dikritik, ya siap-siap dibogem sama koalisi Om Bowo. Beliau sangar loh kalau naik kuda, apa Bu Ratna nggak takut?

Ya itu sih masalah pribadi Bu Ratna ya sebenarnya, mau membela siapa tapi ngakunya bagaimana ya terserah. Cowo juga sering tuh udah punya pacar ngaku nya jomblo. Cewe juga sering waktu ditembak bilangnya mau fokus ujian dulu padahal sebenarnya juga lagi digebet sm yg lain. Bagi milenial, masalah ngaku nggak ngaku ini sudah biasa, bukan masalah bombastis.

Jadi, mari kita bahas keterkejutan saya yang kedua soal pendapat beliau tentang kritik. Sebagai oposan, benarkah tugasnya mengkritik? Ya benar-benar saja. Kalau tugasnya mendukung namanya antek pemerintah. Kalau menguasai kekayaan alam Indonesia itu tugasnya antek aseng. Semua sudah punya peran masing-masing dalam pemerintahan. Kalau nggak ada yang kritik pemerintah, maka kontrol terhadap pemerintah akan berkurang. Akibatnya, pemerintah bisa saja jadi diktator dan semau sendiri. Pemerintah juga tidak akan bisa melihat permasalahan dari sudut pandang lain (oposisi), akibatnya program yang berjalan tidak variatif dan kemungkinan tidak adil merata.

Tapi kemudian, benarkah tugas oposan hanya mengkritik? Kalau ini menurut saya kembali ke kepentingan oposisi. Peran apa yang mau diambil oleh oposisi. Mau jadi kritikus murni? Ya silakan. Seperti yang sudah saya bilang, tugas oposisi ya mengkritik. Pemerintah kasih A, oposisi bilang kalau A jelek. Pemerintah kasih B, oposisi bilang kalau B busuk, dan sebagainya. Dengan cara ini pun sebenarnya sudah cukup efektif bagi pemerintahan agar pemerintah dapat mengevaluasi program yang telah dijalankan. Karena nggak mungkin kan semua program itu 100% tanpa cacat. Ini kalau kepentingan oposisi cuma untuk murni mengkritik.

Kalau kepentingan oposisi untuk ikut membangun negeri, saya kira tindakan hanya mengkritik ini kurang pas. Padahal kapasitas pemerintah dan oposisi sama. Baik oposisi maupun pemerintah sama-sama diisi oleh orang-orang hebat dan intelek. Pun walaupun banyak berudu dan kalong, itu hanya sekelompok penggembira yang kadang nggak paham-paham amat dan nggak benar-benar mewakili pemerintah dan oposisi. Intelektualitas dan kapabilitas tokoh-tokoh dibalik sang jenderal dan tukang kayu, jika bahu membahu, saya yakin dapat membangun negeri yang kaya ini.

Saya kira kalau tujuan oposisi adalah untuk ikut membangun negeri, maka kritik harus diisi dengan masukan yang membangun. Bukan bagaimana membuktikan kalau A salah, tapi bagaimana dapat memberi solusi jika A salah. Kalau yang saya dapat dari berguru di Amerika negeri kapitalis-liberal-laknatullah; “it’s not whether I’m right or what what to do if I’m right.” Bukan tentang siapa yang benar siapa yg salah (pemerintah atau oposisi) tapi bagaimana harus bertindak jika kita yakin kita benar. Jika oposisi yakin kalau kebijakan pembangunan jalan tol itu salah karena nggak berfokus pada pengembangan SDM, ya berilah masukan-masukan ke pemerintah seperti bagaimana rest area dapat dimaksimalkan 90% buat UMKM. Kalau impor tenaga kerja aseng salah, ya berilah masukan bagaimana meningkatkan kapasitas pekerja domestik secara profesional, struktural, maupun teknis agar nggak perlu lagi impor. Kalau pembukaan Asian Games dianggap foya-foya dan melupakan korban gempa Lombok, ya berilah masukan daerah-daerah mana yang belum terjamah bantuan negara. Lebih mulia lagi, galang dana atau buat program tandingan yang lebih efisien untuk menyalurkan bantuan ke Lombok.

Kalau oposisi datang dengan program yang lebih menarik dan lebih efisien, bukankah akan dapat menarik simpati rakyat secara lebih maksimal?

“Mas, tapi kan itu tugas pemerintah buat mikir. Tugas oposisi ya serang-serang aja, kritik-kritik aja. Biar pemerintah cari solusi sendiri.”

Lah, negeri ini milik siapa? Milik pemerintah doang? Kalau ada masalah di negeri ini, masalah siapa? Masalah bersama, kan. Kalau masalah bersama, siapa yang harus menyelesaikan? Ya bersama-sama.

Atau oposisi mau bilang, kalau negeri ini cuma milik pemerintah? Berarti mereka musuh negara, atau bagaimana?

Saya kira juga prinsip “saya kritik Anda mikir” ini juga nggak bagus buat pendidikan moral dan demokrasi generasi muda. Sejak kecil di sekolah saya selalu diajarkan bahwa berilah “kritik yg membangun”. Kritik yang disertai solusi. Karena sebagai sesama manusia, sangat tidak bermoral kalau tujuan kita cuma mau menjatuhkan yang lain. Kalau beri solusi, artinya kita ikut andil dalam memperbaiki kesalahan yang lain. Saya kira itu lebih mulia. Saya kira juga, demokrasi yang maksimal akan dapat berjalan kalau partisipannya berkualitas. Politik santun dan berkualitas muncul dari adu ide dan gagasan, bukan dari kritik-kritik kosong tanpa ide alternatif buat pemecahan masalah. Bahkan juri kontes dangdut pun nggak akan cuma bilang “Nyanyimu jelek. #2019gantikontestan.” Mereka bakal alih-alih bilang “Nyanyimu jelek, kamu kurang latihan pitching. Besok lagi berlatih lagu ini, kalau udah menguasai kamu bisa nyanyi lagu lain dengan lebih gampang” misalnya. Ayolah, masa kalah sama juri dangdut?

Ya nggak salah sih kalau kritik-kritik doang tanpa solusi. Sebagai oposisi mungkin nggak salah, tapi sebagai sesama negarawan dan warga negara yg peduli terhadap Indonesia, apakah etis dan layak?

Eh, tapi sepertinya mereka sudah punya solusi, kok. Solusi universal dan paripurna bagi semua permasalahan negara.

“Pret, apa solusi mu buat masalah Indonesia?!1”

“Jelas lah #2019gantipresiden!

Cebong mana ngarti!1!”

[.]